SURABAYA, 30 JANUARI 2026 – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempercepat pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menyusul meningkatnya kasus di awal 2026. Langkah utama yang ditempuh adalah distribusi 453 ribu dosis vaksin PMK tahap pertama ke 38 kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, vaksinasi massal menjadi strategi kunci untuk melindungi populasi ternak sekaligus menjaga Jawa Timur sebagai lumbung ternak nasional.
“Perlindungan ternak menjadi prioritas. Vaksinasi serentak diharapkan membentuk kekebalan kelompok sehingga peternakan rakyat tetap berjalan dan ekonomi peternak terjaga,” ujar Khofifah, Kamis (29/1/2026).
Seiring distribusi vaksin, Pemprov Jatim melalui Dinas Peternakan melaksanakan Gerakan Vaksinasi PMK Serentak mulai 29 Januari 2026. Ribuan dokter hewan dan petugas kesehatan hewan diterjunkan langsung ke lapangan, dengan program vaksinasi direncanakan berlangsung hingga September 2026.
Pemprov Jatim juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian RI, yang pada 2026 mengalokasikan total 1,51 juta dosis vaksin PMK untuk Jawa Timur.
Selain vaksinasi, pengendalian PMK diperkuat melalui peningkatan biosekuriti kandang, pengawasan lalu lintas ternak, edukasi peternak, serta penyiagaan petugas di pasar hewan. Opsi penutupan sementara pasar hewan juga disiapkan bagi wilayah dengan kasus PMK tinggi.
Untuk memastikan penanganan berjalan efektif, Pemprov Jatim mengaktifkan kembali Satgas PMK yang melibatkan BPBD, TNI, Polri, dan aparat kewilayahan hingga tingkat desa.
“Pengendalian PMK harus dilakukan secara terpadu dan cepat. Sinergi lintas sektor menjadi kunci,” tegas Khofifah.
Ia pun mengimbau pemerintah daerah dan peternak agar proaktif mendukung vaksinasi dan menjaga kesehatan ternak guna menekan penyebaran PMK di Jawa Timur.
