Komisi III DPR RI Tegaskan Harus Ada Harmonisasi Regulasi dalam RUU Penyesuaian Pidana
Jakarta, 24 November 2025 – Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana harus menjadi instrumen utama harmonisasi pemidanaan di seluruh tingkat peraturan perundang-undangan. Ia menilai penyesuaian ini penting agar pembaruan hukum pidana melalui KUHP Nasional dapat berjalan konsisten, terintegrasi, dan efektif. “Pelaksanaan mandat Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun […]
Continue Reading