Petisi Perkumpulan Praktisi dan Ahli Hukum Indonesia: Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Tidak Bertentangan dengan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025

Jakarta, 16 Desember 2025– Petisi Ahli menyampaikan penegasan hukum bahwa Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Penilaian tersebut didasarkan pada kajian konstitusional, hierarki peraturan perundang-undangan, serta substansi norma yang diatur dalam masing-masing regulasi. Dikatakan oleh Pitra Romadoni Nasution, selaku Presiden Perkumpulan Praktisi dan Ahli Hukum Indonesia, bahwa […]

Continue Reading

Sampaikan Keterangan di Sidang MK, Komisi III DPR RI Tegaskan Skema Pensiun Pejabat Negara Sudah Proporsional

Jakarta, 24 November 2025– Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keterangan resmi DPR RI atas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara Nomor 176 dan 191/PUU-XXIII/2025. Keterangan […]

Continue Reading

Guru Besar HTN Prof Juanda: Putusan MK 114/PUU-XXIII/2025 Berlaku Non-Retroaktif

Jakarta, 19 November 2025 – Polemik mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terus mendapat perhatian berbagai pihak. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta, Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., menegaskan bahwa putusan tersebut bersifat non-retroaktif sehingga tidak berlaku surut. Prof. Juanda menilai pernyataan Menteri Hukum dan HAM, Dr. Suparman Andi Agtas, S.H., yang […]

Continue Reading

Sambut Baik Putusan MK, Komisi III DPR RI Minta Polri Segera Menyesuaikan Diri

Jakarta, 16 November 2025 – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) wajib mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil. Putusan tersebut tertuang dalam perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menguji Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun […]

Continue Reading

Taati Putusan MK, Presiden Harus Tarik Polri di Jabatan Sipil: Indonesia Bukan Negara Polisi!

Jakarta, 16 November 2025 – Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman berharap Presiden Prabowo Subianto segera menarik anggota Kepolisian RI (Polri) aktif yang menduduki jabatan sipil. Hal ini menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Dalam putusannya, MK melarang polisi aktif memegang jabatan sipil. Putusan […]

Continue Reading

Patuhi Putusan MK, Istana Minta Polisi Aktif Mundur dari Jabatan Sipil

Jakarta, Kamis 13 November 2025 – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, jika pihak Istana Kepresidenan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil. Oleh karena itu, Mensesneg meminta para polisi aktif untuk mundur dari jabatan sipil sesuai dengan putusan MK. “Ya, iya lah. Sesuai aturan kan seperti itu. Ya […]

Continue Reading

MK Kabulkan Permohonan Agus Setiawan cs, Jaksa Bisa Ditangkap Tanpa Izin Jaksa Agung

Jakarta, 17 Oktober 2025 – Permohonan uji materi Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 dan mengizinkan penangkapan jaksa tanpa izin dari Jaksa Agung dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara ini diajukan oleh Agus Setiawan, Sulaiman, dan Perhimpunan Pemuda Madani. Dalam putusan perkara nomor 15/PUU-XXIII/2025, MK berpandangan bahwa pengabulan ini bisa memberikan persamaan di hadapan hukum. […]

Continue Reading