NTT Jadi Daerah Perbatasan, DPR RI Minta Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru Harus Diperhatikan

Kupang, 27 April 2026– Berlakunya KUHP dan KUHAP baru di tahun 2026 ini rupanya masih menyisakan pekerjaan rumah di lapangan. Hal inilah yang menjadi sorotan utama Anggota Komisi III DPR RI, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman. Menurutnya, pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru ini harus betul-betul diperhatikan, agar aturan hukum yang baru ini tak sekadar manis saat sosialisasi, tetapi benar-benar bisa dieksekusi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam hal ini, ia juga […]

Continue Reading

DPR RI Tegaskan Aparat Hukum Diminta Kesiapannya Terapkan KUHP-KUHAP Baru

Bandar Lampung, 20 April 2026– Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, menegaskan pentingnya kesiapan aparat penegak hukum di Lampung dalam menghadapi perubahan besar sistem hukum pidana nasional melalui penerapan KUHP dan KUHAP yang baru. Hal ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke daerah tersebut. Menurut Sudding, pembaruan dua undang-undang tersebut menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum di Indonesia, yang tidak lagi berorientasi pada pembalasan semata. Selain itu juga mengedepankan pendekatan […]

Continue Reading

KUHP Baru Resmi Berlaku, Pemerintah Siapkan 968 Lokasi Hukuman Kerja Sosial

Jakarta, Senin 05 Januari 2026 – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto mengatakan 968 lokasi sudah disiapkan pemerintah untuk tempat pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. “968 tempat yang akan menjadi tempat pelaksanaan pidana kerja sosial tersebut, terdiri dari antara lain kebersihan di sekolah, tempat ibadah, taman kota, […]

Continue Reading