Kejagung RI Archives - Kaktus Berita

Masa Transisi KUHP, Kejati Jatim Ikuti Coaching Clinic Matangkan Pola Penanganan Perkara Judi Online

January 7, 2026January 7, 2026Hutama Satriana Farizky

SURABAYA, Rabu 7 Desember 2025 – Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Saiful Bahri Siregar, S.H., M.H., didampingi Aspidum, Koordinator, para Kasi Bidang Pidum, dan Jaksa Fungsional, mengikuti Coaching Clinic Tematik Penanganan Perkara Judi Online yang diselenggarakan oleh Direktorat D Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum secara daring, Rabu (7/1/2026). Coaching clinic tersebut dipimpin langsung oleh Direktur […]

Peringati Hari Lahir Pidum ke-43, Kejati Jatim Ikuti Syukuran Virtual Bersama Jampidum

January 7, 2026January 7, 2026Hutama Satriana Farizky

SURABAYA, Rabu 7 Desember 2025 – Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Agus Sahat ST, S.H., M.H., bersama Wakajati, para Asisten, Koordinator, serta para Kepala Seksi Bidang Pidum mengikuti rangkaian acara syukuran peringatan Hari Lahir Bidang Tindak Pidana Umum ke-43 yang digelar secara daring, Selasa (6/1/2025). Kegiatan tersebut menjadi penanda perjalanan panjang Bidang Tindak Pidana Umum sejak dibentuk […]

Kejati Jatim Ikuti Pengarahan Jampidum, Perkuat Arah Penanganan Perkara di Era KUHP dan KUHAP Baru

January 7, 2026January 7, 2026Hutama Satriana Farizky

SURABAYA, Rabu 7 Desember 2025 – Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Agus Sahat ST, S.H., M.H., bersama Wakajati, para Asisten, Koordinator, para Kepala Seksi, serta Jaksa Fungsional pada Bidang Tindak Pidana Umum, mengikuti pengarahan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana terkait pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru, Selasa (6/1/2026). Dalam pengarahannya, Jampidum […]

Teken PKS dan MoU, Kapolri Tegaskan Sinergi Polri–Kejaksaan Terapkan KUHP–KUHAP Baru

December 23, 2025December 23, 2025dita adini

Jakarta, 18 Desember 2025– Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya sinergi antarpenegak hukum dalam pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Hal tersebut disampaikan Kapolri dalam kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepolisian dan […]

Kapolri Dorong Sinergi Polri dan Kejaksaan, Penanganan Perkara Lebih Efektif di Era KUHP-KUHAP Baru

December 23, 2025December 23, 2025dita adini

Jakarta, 18 Desember 2025– Polri menempatkan penerapan KUHP dan KUHAP baru sebagai momentum untuk memastikan penanganan perkara pidana berjalan lebih rapi, efisien, dan memberi kepastian hukum. Kunci transisi ini bukan hanya soal penyesuaian aturan, tetapi bagaimana penyidikan dan penuntutan bergerak dalam pemahaman yang sama sejak awal, sehingga perkara tidak tersendat karena perbedaan tafsir maupun hambatan teknis […]

Direktur C Pada Jampidum Menyaksikan Penandatanganan MoU Antara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dan PKS Antara Kejaksaan Negeri Se- Kalimantan Tengah Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Terkait Penerapan Pidana Kerja Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana Dalam Rangka Pemberlakuan KUHP 2023

December 18, 2025December 18, 2025Hutama Satriana Farizky

PALANGKA RAYA, Kamis 18 Desember 2025 – Kamis, tanggal 18 Desember 2025, bertempat di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dilaksanakan Penandatanganan MoU Antara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dan PKS Antara Kejaksaan Negeri Se- Kalimantan Tengah Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Terkait Penerapan Pidana Kerja Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana Dalam Rangka Pemberlakuan KUHP 2023. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Kalimantan […]

Kejati Kalsel dan Pemprov Tandatangani MoU Implementasi Pidana Kerja Sosial, Dorong Pemidanaan yang Lebih Humanis dengan Disaksikan Oleh Agoes S.P., Direktur C pada Jampidum Kejaksaan Agung RI

December 10, 2025December 10, 2025Hutama Satriana Farizky

BANJARMASIN, Rabu 10 Desember 2025 – Komitmen penegakan hukum yang lebih modern dan berorientasi pada pemulihan sosial kembali ditegaskan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Pada Rabu, 10 Desember 2025, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel Tiyas Widiarto, S.H., M.H. memimpin penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama dengan Gubernur Kalimantan Selatan, serta para Wali Kota dan Bupati se-Kalimantan Selatan, terkait implementasi Pidana Kerja […]

Direktur C pada Jampidum saksikan penandatanganan MOU antara Kejaksaan Tinggi Kepri dan Gubernur Kepri serta Kepala Daerah se Kepri ttg Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial bagi pelaku Tindak Pidana

December 4, 2025December 4, 2025Hutama Satriana Farizky

TANJUNG PINANG, Kamis 04 Desember 2025 – Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, disertai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara para Kepala Kejaksaan Negeri dengan masing-masing Kepala Daerah […]

Dugan Korupsi Minyak Mentah Petral, Kejagung Periksa 20 Saksi

November 14, 2025November 14, 2025dita adini

Jakarta, Rabu 12 November 2025 – Lebih dari 20 saksi telah diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan minyak mentah di Pertamina Energy Trading Limited (Petral) atau Pertamina Energy Services Pte Ltd (PES). Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna. “Untuk saksi, sudah (diperiksa) lebih dari […]

Komisi III DPR RI Apresiasi Kejagung Kembalikan Rp13 Triliun ke Negara: Patut Ditiru Penegak Hukum Lainnya!

November 4, 2025November 4, 2025dita adini

Jakarta, 04 November 2025 – Nasir Djamil, Anggota Komisi III DPR RI menanggapi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengembalikan kerugian negara dari korupsi CPO sebesar Rp13,25 triliun. Menurutnya, aparat penegak hukum lain seharusnya juga bisa melakukan hal serupa untuk mengejar pengembalian kerugian negara. “Langkah Kejagung itu harus diikuti pula oleh institusi penegak hukum lainnya. Karena itu […]