Pasal Pembunuhan Berencana Berpotensi Diterapkan dalam Kasus Aktivis KontraS

Jakarta, 01 April 2026– Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, mendorong aparat penegak hukum untuk mendalami secara komprehensif unsur pidana dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus, termasuk membuka kemungkinan penerapan pasal pembunuhan berencana apabila ditemukan indikasi yang mengarah ke sana. Menurut Wayan, penanganan perkara tersebut tidak boleh berhenti pada konstruksi hukum yang bersifat […]

Continue Reading

Komisi III DPR RI Beri Penghargaan ke Kapolres Metro Bekasi atas Keberhasilan Kawal Konflik antara Warga dan Pengembang dengan Damai

Jakarta, 01 April 2026– Komisi III DPR RI memberikan penghargaan kepada Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni, S.I.K, SH beserta Jajarannya atas Dedikasi dan kinerjanya dalam mengawal penyelesaian permasalahan yang terjadi antara warga dan pengembang di Cluster Vasana Neo Vasana Harapan Indah kota Bekasi. Sebagai bentuk apresiasi, Komisi III DPR RI memberikan penghargaan *Aryasêvā Sammāna Nusantara,* […]

Continue Reading

Komisi III DPR RI: Polri Harus Jadi Penjaga Konservasi Pegunungan

Jakarta, 23 Desember 2025– Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menekankan pentingnya peran kepolisian dalam menjaga kelestarian lingkungan serta memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda reses yang berlangsung di Aula Polres Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, beberapa waktu lalu. Di hadapan pejabat […]

Continue Reading

Jelang Nataru 2025, Komisi III DPR RI Soroti Kesiapan Pengamanan

Jakarta, 28 November 2025– Komisi III DPR RI menekankan pentingnya kesiapan dan optimalisasi pengamanan menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Hal ini disampaikan setelah Komisi III menggelar Rapat Kerja dengan Kakorlantas Polri serta seluruh Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda se-Indonesia, di Ruang Rapat Komisi III, Kamis (27/11/2025). Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, […]

Continue Reading

Komisi III DPR RI Dorong Pembentukan Badan Lalu Lintas Polri

Jakarta, 28 November 2025– Komisi III DPR RI secara resmi merekomendasikan peningkatan struktur organisasi Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadi Badan Lalu Lintas Polri (Balantas Polri) dengan pimpinan berpangkat Komjen Pol (Bintang Tiga). Rekomendasi strategis tersebut tertuang dalam Kesimpulan Ketiga Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dengan Kakorlantas Polri serta para Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) […]

Continue Reading

Sampaikan Keterangan di Sidang MK, Komisi III DPR RI Tegaskan Skema Pensiun Pejabat Negara Sudah Proporsional

Jakarta, 24 November 2025– Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keterangan resmi DPR RI atas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara Nomor 176 dan 191/PUU-XXIII/2025. Keterangan […]

Continue Reading

Komisi III DPR RI Tegaskan Harus Ada Harmonisasi Regulasi dalam RUU Penyesuaian Pidana

Jakarta, 24 November 2025 – Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana harus menjadi instrumen utama harmonisasi pemidanaan di seluruh tingkat peraturan perundang-undangan. Ia menilai penyesuaian ini penting agar pembaruan hukum pidana melalui KUHP Nasional dapat berjalan konsisten, terintegrasi, dan efektif. “Pelaksanaan mandat Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun […]

Continue Reading

Harmonisasi KUHP Baru, Delapan Fraksi Komisi III DPR RI Sepakat Bahas RUU Penyesuaian Pidana

Jakarta, 24 November 2025– Selaras dengan akan diberlakukannya UU KUHP, Komisi III bersama pemerintah akan menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana. Wakil Menteri Hukum RI Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan RUU Penyesuaian Pidana disusun dalam rangka penyesuaian ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP, peraturan daerah, dan ketentuan pidana dalam undang-undang KUHP agar selaras dengan sistem […]

Continue Reading

Komunikasi yang Baik Antar Lembaga Penegak Hukum Songsong Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru

Jakarta, 22 November 2025– Anggota Komisi III DPR RI Frederick Kalalembang menegaskan pentingnya komunikasi antar-lembaga penegak hukum dalam menyongsong pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru. Hal itu ia sampaikan saat kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Lampung. Frederick menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk mendengarkan langsung berbagai kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah (Polda), Kejaksaan Tinggi, […]

Continue Reading

Komisi III DPR RI Dorong Aparat Penegak Hukum di Lampung Percepat Adaptasi KUHP dan KUHAP Baru

Jakarta, 22 November 2025 – Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan pentingnya percepatan pemahaman aparat penegak hukum di Lampung terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan mulai berlaku pada tahun 2026. Hal tersebut disampaikan saat Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Lampung, Jumat (21/11/2025). Dalam […]

Continue Reading