SURABAYA, 9 OKTOBER 2025 – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar Rapat Konsolidasi Regional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Wilayah Jawa Timur di Jatim Expo, Surabaya, Selasa (7/10/2025) malam.
Rapat Konsolidasi ini untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam memastikan pelaksanaan program MBG berjalan optimal, terutama pada aspek keamanan pangan dan higienitas.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya konsolidasi tersebut, sekaligus menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak agar pelaksanaan MBG di daerah berjalan sesuai standar.
Ia juga menyambut baik kemudahan proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang kini dapat diterbitkan langsung oleh Dinas Kesehatan Daerah setelah sebelumnya menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan.
“Saya berharap penyelenggara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat aktif berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat untuk segera memperoleh SLHS,” ujar Khofifah.
Ia menambahkan, Pemprov Jatim berkomitmen mendukung penuh misi besar Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat gizi dan sumber daya manusia bangsa melalui program MBG. “Kami ingin pelaksanaannya aman, sehat, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa rapat Koordinasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat pelaksanaan MBG, terutama dalam menjaga kualitas gizi dan keamanan pangan.
Ia menyebut, Jawa Timur termasuk provinsi yang paling progresif dalam implementasi program ini dengan capaian rata-rata 30–40 persen di atas nasional. “Kami menargetkan dalam waktu dekat, Jatim bisa mencapai lebih dari 50 persen seiring peningkatan operasional dan sertifikasi mitra,” ujarnya.
Dadan menekankan pentingnya kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan, termasuk 1.327 SPPG di Jawa Timur, agar makanan yang disajikan tetap sehat, bergizi seimbang, dan aman dikonsumsi.
Program ini menyasar berbagai kelompok, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak dalam kandungan, hingga peserta didik, sebagai bentuk investasi mencetak generasi sehat dan kuat menuju Indonesia Emas 2045.
BGN kini juga memperketat sistem pengawasan dan higienitas. Setiap makanan yang selesai dimasak akan melalui rapid test sebelum didistribusikan, serta dilakukan pra-sterilisasi di setiap dapur SPPG.
Air yang digunakan juga wajib memenuhi standar keamanan, di mana air galon bersertifikat dipakai untuk memasak, dan air tersaring digunakan untuk mencuci serta kebutuhan lain.
Selain itu, Dadan menegaskan bahwa kepemilikan SLHS kini menjadi syarat mutlak operasional, bukan sekadar administrasi. SPPG yang ditemukan bermasalah akan dihentikan sementara untuk proses evaluasi dan investigasi mendalam.
Sementara itu, Ketua Satgas MBG Jatim, Emil Elestianto Dardak melaporkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur telah membentuk Satgas pendukung pelaksanaan MBG.
Untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) seperti Sumenep dan Ponorogo, BGN akan membangun fasilitas SPPG, sementara pemerintah daerah menentukan titik lokasinya.
Ia menekankan tantangan menjaga kualitas pangan dan kelancaran logistik, terutama di wilayah kepulauan. “Alhamdulillah, seluruh kabupaten/kota telah memiliki satgas masing-masing untuk mendukung keberhasilan program MBG,” pungkasnya.
