Jakarta, Sabtu 08 November 2025 – Presiden Prabowo menargetkan penerbitan 2 ribu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) hingga tahun 2026
“Target RDTR kita kan 2 ribu tahun depan. Dua tahun Bapak Presiden memerintahkan kepada kami gimana caranya harus selesai,” ujar Menteri ATR/BPN Nusron Wahid pada Kamis (6/11), di acara Sarasehan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional di Jakarta, seraya menambahkan bahwa sampai dengan saat ini penerbitan RDTR baru mencapai 669 dokumen
Lebih lanjut Nusron menjelaskan bahwa dalam dua tahun pihaknya akan menerbitkan 1.200 RDTR yang pembiayaannya berasal dari APBN. “Menteri Keuangan sudah commit akan intervensi budget untuk dua tahun ini 1.200 RDTR,” ujarnya
Dengan asumsi satu RDTR memerlukan biaya Rp3 miliar, menurut Nusron, berarti dibutuhkan sekitar Rp3,6 triliun dana APBN untuk menerbitkan 1.200 RDTR
Sedangkan sebanyak 503 RDTR, kata Nusron berasal dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Bank Dunia, yang akan direalisasikan hingga tahun 2028. Sehingga total keseluruhan akan ada sekitar 1700 RDTR yang diterbitkan
Sementara sisanya, pemerintah mengharapkan adanya kerjasama dengan dengan pemda-pemda yang kuat secara fiskal. “Kami sudah melakukan keliling ke 24 provinsi untuk melakukan rapat koordinasi di bidang tata ruang. Rata-rata kami membuat semangatnya adalah untuk menyelesaikan RDTR ini untuk sharing the pain, sharing the gain.”
“Biasanya kami langsung to the point misal satu kabupaten kurangnya berapa, dari target 15 kurang 10 misal. Kami langsung bagi tanggung jawab pemerintah berapa, provinsi berapa, pusat berapa, sehingga nanti insya Allah kami yakin seyakin-yakinnya tahun 2028 bahkan 2027 sampai 2028 nanti RDTR 2 ribu insya Allah selesai semua,” jelasnya
Ia menambahkan bahwa dengan selesainya 2 ribu RDTR dan semua sistem telah online dan masuk OSS, maka nantinya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa diproses maksimal 3 hari
sumber: detik.com
