Seoul, 09 Januari 2025- Partai-partai oposisi di Korea Selatan hari ini memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) terbaru untuk menyelidiki Presiden Yoon Suk Yeol yang telah dimakzulkan. RUU ini muncul sehari setelah versi sebelumnya ditolak di Majelis Nasional
Dilansir dari Yonhap News, versi baru RUU tersebut mengusulkan agar ketua Mahkamah Agung merekomendasikan penasihat khusus untuk menyelidiki tuduhan pemberontakan terhadap Presiden Yoon. Tuduhan ini terkait dengan kegagalan penerapan darurat militer
Sebelumnya pada Rabu (8/1), oposisi telah mengajukan RUU yang memuat rekomendasi penasehat khusus dari oposisi utama Partai Demokrat (DP) dan oposisi kecil Partai Membangun Kembali Korea, namun tidak disetujui karena kalah voting
Langkah oposisi ini adalah untuk mengumpulkan lebih banyak suara pembelotan dari partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat
“Kedua kandidat penasehat khusus tersebut akan direkomendasikan oleh kepala hakim Mahkamah Agung. Partai yang berkuasa tidak akan memiliki alasan untuk menentangnya,” tegas pejabat Partai Demokrat
RUU terbaru itu menurut oposisi mempunyai cakupan investigasi yang diperluas termasuk tuduhan kejahatan pengkhianatan terhadap negaranya sendiri oleh presiden Yoon
Penyelidikan ini akan membahas peran Presiden Yoon dalam menghadapi situasi darurat dan keputusan-keputusan yang diambilnya. Oposisi berharap RUU ini akan mendapat persetujuan dari Majelis Nasional pada Selasa atau Kamis pekan depan
