JAKARTA, 9 JANUARI 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan realisasi sementara APBN 2025 menunjukkan kinerja yang solid di tengah tekanan ekonomi global dan domestik. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
“Dalam kondisi yang volatile di tahun 2025, APBN menjadi instrumen kebijakan yang antisipatif dan responsif menghadapi dinamika global dan domestik,” ujar Purbaya.
Hingga akhir 2025, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp2.756,3 triliun, setara 91,7 persen dari outlook laporan semester Rp2.865,5 triliun.
Kinerja ini ditopang penerimaan perpajakan sebesar Rp2.217,9 triliun atau 89 persen dari target, yang terdiri atas penerimaan pajak Rp1.917,6 triliun (87,6 persen) dan kepabeanan serta cukai Rp300,3 triliun (99,6 persen).
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatat kinerja melampaui target dengan realisasi Rp534,1 triliun atau 104 persen dari target Rp477,2 triliun. Penerimaan hibah juga terealisasi Rp4,3 triliun, atau 733,3 persen dari target.
Di sisi belanja, belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun, atau 95,3 persen dari outlook Rp3.527,5 triliun. Belanja pemerintah pusat terealisasi Rp2.602,3 triliun, terdiri dari belanja K/L Rp1.500,4 triliun dan belanja non-K/L Rp1.102 triliun, sementara transfer ke daerah telah disalurkan sebesar Rp849 triliun.
Dengan pengelolaan belanja yang adaptif dan akomodatif terhadap program prioritas, defisit APBN 2025 tetap terkendali di 2,92 persen PDB, atau sekitar Rp695,1 triliun.
“Kita tahu ekonomi sedang mengalami tekanan, sehingga perlu stimulus. Tapi kita tetap jaga agar defisit tidak di atas 3 persen. Inilah kebijakan countercyclical yang nyata,” tegas Purbaya.
Menkeu optimistis, dengan fondasi ekonomi yang membaik dan momentum pertumbuhan yang menguat, defisit APBN pada 2026 dapat ditekan lebih rendah. “Tahun ini kita asumsikan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, dan kita akan coba dorong ke level yang lebih tinggi,” katanya.
Ke depan, pemerintah akan terus mengoptimalkan peran APBN sebagai mesin pertumbuhan dan shock absorber, guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Foto : Dok. Kemenkeu
