Seoul, 8 Desember 2024 – Buntut dari darurat militer yang diumumkan oleh presiden Korsel, Yoon Suk Yeol, pada Selasa lalu, dirinya harus mundur dari segala urusan negara termasuk diplomasi
Melansir The Korea Herald, hal tersebut disampaikan oleh Ketua Partai Kekuatan Rakyat-partai berkuasa saat ini-, Han Dong-hoon, pada Minggu (8/12). Dalam pernyataannya, ia menyampaikan bahwa presiden Yoon tidak akan terlibat dalam penanganan urusan negara termasuk diplomasi sebelum resmi mengundurkan diri
Pernyataan tersebut dirilis setelah diadakan pertemuan kedua antar pimpinan partai berkuasa dengan Perdana Menteri di hari yang sama, yang merupakan tanggapan dari dekrit martial law atau darurat militer yang dikeluarkan presiden Yoon
Sehari sebelumnya, Han mengatakan kepada awak media jika partainya akan mengupayakan pengunduran Yoon lebih awal sebagai upaya meredam kekacauan dan meminimalkan kebingungan setelah kegagalan pemakzulan atas presiden Yoon di Majelis Nasional, dimana kegagalan tersebut memantik amarah warga Korsel yang berdemo di luar gedung Majelis saat proses tersebut berlangsung
Pada Sabtu (7/12) pagi, presiden Yoon berpidato singkat yang disiarkan televisi nasional. Dalam pidatonya, ia nampak pasrah dan mengatakan akan menyerahkan sepenuhnya kepada partai untuk mengambil langkah-langkah menstabilkan keadaan dan situasi politik negara tersebut yang dalam beberapa hari terakhir memanas akibat darurat militer, termasuk posisi dirinya sebagai presiden
Perdana Menteri Han, dalam sebuah pernyataan bersama mengatakan akan bekerjasama dengan Majelis Nasional dalam penyelenggaraan negara agar semua urusan negara tidak terhambat termasuk pengesahan APBN, di tengah situasi politik yang tidak pasti
Sebagai informasi, pada Selasa, 3 Desember 2024 pukul 11 malam waktu setempat, Presiden Korsel, Yoon Suk Yeol, secara mengejutkan mengumumkan keadaan darurat militer. Keputusan ini diambil melalui pidato langsung yang disiarkan tv nasional
Dekrit militer ini memicu kontroversi dan perdebatan sengit di dalam negeri maupun internasional. Yoon berargumen jika dekrit tersebut terpaksa dikeluarkan karena dirinya merasa ada ancaman konstitusi dari “pasukan anti negara” yang ingin menggulingkan pemerintahan, namun tidak terbukti
Sejumlah pihak menolak dekrit militer tersebut termasuk Majelis Nasional, Fraksi politik, media dan rakyat Korea, dimana ribuan warga Korsel turun ke jalan sesaat setelah darurat militer diumumkan. Enam jam setelah dikeluarkan, pada Rabu (4/12) dinihari, darurat militer dicabut
