wikipedia
Jakarta, 10 Juni 2024 – Dilansir dari VOA, pada Sabtu (8/6) lalu, kelompok negara-negara berkembang yang bergabung dalam D-8 mendesak Amerika Serikat untuk mencabut hak vetonya terhadap keanggotaan penuh Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat di PBB
Saat ini diketahui bahwa Palestina adalah negara pengamat non anggota di PBB dikarenakan pengakuan de facto atas status kenegaraan oleh Majelis Umum PBB yang diberikan pada tahun 2012
Kelompok D-8 yang terdiri atas Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mesir, Iran, Nigeria, Pakistan dan Turki, selain menuntut pencabutan hak veto AS atas Palestina, kelompok negara berkembang tersebut juga menyerukan agar semua negara berhenti memasok senjata dan amunisi ke Israel
Majelis Umum PBB pada Mei lalu memberi dukungan penuh kepada Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.
Mereka menyatakan bahwa Palestina telah memenuhi syarat untuk menjadi anggota PBB dan merekomendasikan agar Dewan Keamanan PBB mempertimbangkan kembali masalah kedaulatan tersebut dengan lebih bijaksana
Sebenarnya beberapa bulan lalu dorongan Palestina untuk ditetapkan sebagai anggota penuh PBB sudah ada menyusul perang antara Israel dan Hamas di jalur Gaza, Palestina. Dan semakin menguat dengan adanya perluasan pemukiman di Tepi Barat oleh Israel. Apalagi oleh PBB tindakan Israel tersebut dianggap illegal
Kelompok HAM dan kritikus-kritikus dunia sudah mengkritik serta menyalahkan AS yang membela dan memasok senjata ke Israel dimana korban jiwa di Gaza sudah mencapai 36 ribu dan krisis kemanusiaan di wilayah tersebut semakin parah
Di hari yang sama (8/6), militer Israel mengklaim telah menyelamatkan hidup-hidup empat sandera yang ditangkap Hamas pada serangan 7 Oktober tahun lalu.
Di sisi lain, Pejabat Kesehatan Palestina mengatakan bahwa pada Sabtu (8/6), ratusan warga Palestina tewas dalam serangan Israel di Nuseirat dan wilayah lain di Gaza tengah
