Istana Tanggapi Rencana Merger Grab dan GOTO, Sebut Peran Danantara dalam Pembahasan

Berita Ekonomi

JAKARTA, 9 NOVEMBER 2025 — Istana akhirnya menanggapi isu rencana merger antara dua raksasa transportasi daring, Grab dan GOTO. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, membenarkan bahwa wacana penggabungan kedua perusahaan itu memang sempat dibahas oleh pemerintah.

“Iya, rencananya memang begitu,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025).

Meski demikian, ia menegaskan bahwa bentuk final dari penggabungan tersebut masih dalam tahap pembahasan. Baik skema merger maupun akuisisi, menurutnya, belum ada keputusan pasti. “Masih dicari bentuknya,” ucapnya singkat.

Kabar merger antara Grab dan GOTO sebenarnya sudah beredar sejak beberapa waktu lalu, namun belakangan meredup tanpa kejelasan. Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah tidak menetapkan tenggat waktu khusus untuk proses ini, meski berharap semua bisa dipercepat.

“Tidak ada target waktu tertentu, tapi kalau bisa cepat tentu lebih baik,” katanya.

Menariknya, Prasetyo juga menyinggung kemungkinan keterlibatan Danantara, lembaga investasi milik pemerintah, dalam proyek penggabungan tersebut. Namun, ia belum bersedia menjelaskan secara detail peran Danantara.

“Danantara ikut terlibat karena ada proses korporasi yang juga menjadi bagian dari pembahasan. Jadi mohon bersabar dulu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prasetyo memastikan bahwa rencana merger ini tidak akan menciptakan praktik monopoli di pasar transportasi online. Justru, pemerintah mendorong langkah ini agar operasional perusahaan dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.

“Tujuannya bukan untuk menyingkirkan pesaing, tapi supaya perusahaan bisa terus beroperasi secara optimal,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberadaan Grab dan GOTO telah membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Karena itu, pemerintah memandang penting menjaga keberlanjutan bisnis keduanya.

“Kita sadar bahwa para pengemudi ojek online adalah pahlawan ekonomi. Mereka menggerakkan roda ekonomi rakyat. Jadi tujuan utama dari pembahasan ini adalah memastikan ekosistem usaha tetap hidup dan bermanfaat bagi semua,” pungkas Prasetyo.