JAKARTA, 21 AGUSTUS 2024 – Sebuah gambar Garuda Pancasila dengan latar belakang biru menjadi viral di berbagai platform media sosial. Di bagian atasnya tertulis “PERINGATAN DARURAT” tercetak tebal berwarna putih.
Gambar ini mendadak ramai dibicarakan oleh warganet dengan berbagai spekulasi dan asumsi yang menyertainya.
Gambar garuda biru itu mulanya dibagikan akun kolaborasi @narasinewsroom, @najwashihab, @matanajwa, dan @narasi.tv di Instagram. Gambar itu hanya memampang gambar garuda dengan latar warna biru dongker. Di atasnya tertulis ‘Peringatan Darurat’.
Di platform X, kata kunci ‘Peringatan Darurat’ menduduki jejeran trending topic dengan menghimpun 6.950 tweet. Bersamaan dengan itu, tagar ‘#KawalPutusanMK’ juga menjadi trending topic X dengan 24.500 tweet.
Lantas, apa maknanya? Dikutip dari CNBC Indonesia, gerakan ‘Peringatan Darurat’ itu merujuk pada ajakan untuk sama-sama mengawal jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Narasi yang beredar di media sosial ramai membahas soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (20/8) kemarin. Putusan tersebut menyebut bahwa partai politik (parpol) tidak perlu memiliki kursi di DPRD untuk mengajukan calon kepala daerah.
Lalu pada hari ini, Rabu (21/8), DPR menggelar rapat dalam membahas revisi Undang-undang (UU) Pilkada. Dari rapat tersebut, DPR menolak untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon.
Seperti diketahui, Mahkamah Agung diketahui telah memerintahkan KPU untuk mengubah syarat batas usia calon gubernur dan wakil gubernur lewat amar putusan terhadap gugatan yang dilayangkan Partai Garuda.
Lewat amar putusan itu, MA meminta agar syarat usia 30 tahun bagi cagub dan cawagub tidak terhitung sejak penetapan cagub-cawagub sebagai pasangan calon oleh KPU, melainkan sejak pelantikan.
Dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2020, Pasal 4 ayat 1 huruf d itu berbunyi:
“Warga Negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur memenuhi persyaratan sebagai berikut. (d). berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur … terhitung sejak penetapan calon”.
Sementara, MA lawat amar putusannya meminta agar pasal itu dicabut dan diganti menjadi:
“Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih”.
Belakangan, Mahkamah Konstitusi kemarin Rabu (20/8) memutuskan bahwa aturan syarat batas usia 30 tahun berlaku sejak penetapan calon. Syarat aturan ini menuai polemik karena putra dari Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, punya kepentingan di Pilkada 2024 setelah namanya mulai masuk bursa kandidat Cawagub Jawa Tengah.
Kaesang sendiri baru akan genap berusia berusia 30 tahun pada 25 Desember mendatang.
Jika mengikuti Keputusan MK, maka Kaesang akan terganjal untuk bisa mengikuti Pilkada karena usianya belum mencapai 30 tahun pada September mendatang. Sedangkan menurut amar putusan MA, maka putra bungsu Presiden Jokowi ini akan bisa melenggang menjadi Cawagub Jateng di Pilkada 2024 ini.
