Polri Raih Predikat Informatif Tertinggi Monev KIP 2025, Ketua KIP: Bukti Komitmen Transparansi

Jakarta, 16 Desember 2025– Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam bidang keterbukaan informasi publik. Dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat RI, Polri berhasil meraih predikat Informatif dengan nilai 98,90, sekaligus menempati peringkat pertama kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LNNK). […]

Continue Reading

Petisi Perkumpulan Praktisi dan Ahli Hukum Indonesia: Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Tidak Bertentangan dengan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025

Jakarta, 16 Desember 2025– Petisi Ahli menyampaikan penegasan hukum bahwa Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Penilaian tersebut didasarkan pada kajian konstitusional, hierarki peraturan perundang-undangan, serta substansi norma yang diatur dalam masing-masing regulasi. Dikatakan oleh Pitra Romadoni Nasution, selaku Presiden Perkumpulan Praktisi dan Ahli Hukum Indonesia, bahwa […]

Continue Reading

Sampaikan Keterangan di Sidang MK, Komisi III DPR RI Tegaskan Skema Pensiun Pejabat Negara Sudah Proporsional

Jakarta, 24 November 2025– Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keterangan resmi DPR RI atas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara Nomor 176 dan 191/PUU-XXIII/2025. Keterangan […]

Continue Reading

Komisi III DPR RI Tegaskan Harus Ada Harmonisasi Regulasi dalam RUU Penyesuaian Pidana

Jakarta, 24 November 2025 – Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana harus menjadi instrumen utama harmonisasi pemidanaan di seluruh tingkat peraturan perundang-undangan. Ia menilai penyesuaian ini penting agar pembaruan hukum pidana melalui KUHP Nasional dapat berjalan konsisten, terintegrasi, dan efektif. “Pelaksanaan mandat Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun […]

Continue Reading

Harmonisasi KUHP Baru, Delapan Fraksi Komisi III DPR RI Sepakat Bahas RUU Penyesuaian Pidana

Jakarta, 24 November 2025– Selaras dengan akan diberlakukannya UU KUHP, Komisi III bersama pemerintah akan menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana. Wakil Menteri Hukum RI Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan RUU Penyesuaian Pidana disusun dalam rangka penyesuaian ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP, peraturan daerah, dan ketentuan pidana dalam undang-undang KUHP agar selaras dengan sistem […]

Continue Reading

Ning Ita Ingatkan ASN Punya Tanggung Jawab Sukseskan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Dan Pembangunan

MOJOKERTO, 24 November 2025 – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari kembali menegaskan pentingnya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai motor penggerak birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif.  Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Coaching Manajemen Kepegawaian bertajuk “Ning Ita Sinar ASN” (Sesi Inspirasi dan Arahan ASN Ber-AKHLAK) untuk jajaran DLH dan Disporapar Kota Mojokerto, […]

Continue Reading

Komunikasi yang Baik Antar Lembaga Penegak Hukum Songsong Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru

Jakarta, 22 November 2025– Anggota Komisi III DPR RI Frederick Kalalembang menegaskan pentingnya komunikasi antar-lembaga penegak hukum dalam menyongsong pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru. Hal itu ia sampaikan saat kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Lampung. Frederick menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk mendengarkan langsung berbagai kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah (Polda), Kejaksaan Tinggi, […]

Continue Reading

Komisi III DPR RI Dorong Aparat Penegak Hukum di Lampung Percepat Adaptasi KUHP dan KUHAP Baru

Jakarta, 22 November 2025 – Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan pentingnya percepatan pemahaman aparat penegak hukum di Lampung terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan mulai berlaku pada tahun 2026. Hal tersebut disampaikan saat Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Lampung, Jumat (21/11/2025). Dalam […]

Continue Reading

DPR RI Apresiasi Keberanian BNN Bongkar Kampung Narkoba di Jakarta

Jakarta, 22 November 2025– Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo mengapresiasi langkah tegas Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam membongkar kampung-kampung rawan narkoba di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Hal itu disampaikan saat mengikuti Kunjungan Spesifik Komisi III DPR RI ke Polda Metro Jaya, Kamis (20/11/2025). Menurutnya, keberanian BNN menembus wilayah yang selama ini sulit dijangkau, seperti […]

Continue Reading

Sosialisasi KUHAP Hingga Ledakan Bom di SMA 72 Jadi Sorotan DPR RI di Polda Metro Jaya

Jakarta, 22 November 2025 – Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari sosialisasi Undang-Undang KUHAP terbaru hingga evaluasi penanganan sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik. Hal itu disampaikannya dalam Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi III ke Polda Metro Jaya merupakan bagian dari pengawasan langsung terhadap kinerja penegakan hukum di DKI Jakarta, […]

Continue Reading