Cebu, Jumat 30 Januari 2026- Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro menyatakan secara resmi bahwa ASEAN tidak mengakui pemilihan umum yang baru saja digelar oleh militer di Myanmar
Dalam konferensi pers setelah pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Cebu, Lazaro mengonfirmasi bahwa blok regional tersebut tetap pada posisi tidak mendukung proses pemilu tiga fase yang diklaim telah dimenangkan oleh Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer
Penolakan ini menjadi tekanan internasional tambahan bagi penguasa militer Myanmar yang telah merebut kekuasaan secara paksa sejak tahun 2021
Sikap tegas ASEAN ini didasari pada kondisi pemungutan suara yang dianggap tidak bebas dan tidak adil, di mana partai oposisi utama dikesampingkan dan kebebasan berpendapat dibatasi secara ketat
Selain itu, sistem politik yang mencadangkan seperempat kursi parlemen untuk militer secara otomatis dianggap sebagai upaya melegitimasi kekuasaan bersenjata.
Filipina, yang saat ini memegang jabatan ketua bergilir ASEAN menggantikan posisi Myanmar yang ditangguhkan, memimpin jalannya diskusi yang menempatkan krisis kemanusiaan Myanmar sebagai agenda utama
Selain isu Myanmar, pertemuan tersebut juga menyoroti upaya pemulihan persatuan blok regional setelah sempat terjadi bentrokan perbatasan antara Thailand dan Kamboja tahun lalu
Para menteri luar negeri sepakat untuk mengintensifkan komunikasi dengan China melalui pertemuan bulanan guna menyelesaikan negosiasi kode etik (Code of Conduct) di Laut China Selatan
Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya ketegangan teritorial di jalur perdagangan global tersebut yang melibatkan klaim tumpang tindih antara China dengan Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei.
Di sisi lain, ASEAN juga menghadapi tantangan diplomatik besar dalam merespons dinamika kekuatan global antara Amerika Serikat dan China
Lazaro memperingatkan pentingnya menahan diri dan mematuhi hukum internasional di tengah tindakan sepihak yang mengancam tatanan berbasis aturan
Isu-isu seperti sikap agresif di Selat Taiwan hingga operasi rahasia AS di luar kawasan yang melibatkan penangkapan pemimpin Venezuela menjadi perhatian beberapa negara anggota karena berpotensi merusak stabilitas regional dan lembaga multilateral di masa depan
sumber: AP via Channel News Asia
