
SURABAYA, 28 APRIL 2026 – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai menyiapkan langkah strategis untuk mengatasi banjir secara menyeluruh dengan pendekatan berbasis wilayah tangkapan air (catchment area).
Dalam inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Jalan Ketintang Madya, Jumat (24/4/2026), Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi langsung menginstruksikan rekayasa pengalihan aliran air sebagai solusi penanganan banjir di sejumlah titik rawan.
Wali Kota Eri menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus menyasar akar persoalan di bagian hulu.
Menurutnya, kawasan Margorejo selama ini menjadi titik tumpuan aliran air dari berbagai wilayah, termasuk kiriman dari Jambangan, Karah, hingga kawasan tol. “Selama ini air menumpuk di Margorejo. Saya minta aliran dari Karah dan tol dipotong langsung menuju Rumah Pompa SWK Karah, jangan semuanya mengalir ke Avur Wonorejo melalui Ketintang,” tegasnya.
Selain itu, Pemkot juga akan membalik arah aliran air dari Ketintang Baru menuju saluran Kebon Agung melalui kawasan Ahmad Yani dan Mang Kabayan. Dengan skema ini, saluran Margorejo hingga Prapen diharapkan hanya menampung debit air dari permukiman sekitar.
Sebagai langkah tambahan, Pemkot Surabaya berencana membangun rumah pompa baru di bantaran Kali Surabaya, tepatnya di kawasan Pulo Wonokromo. Infrastruktur ini ditujukan untuk melindungi kawasan vital seperti Royal Plaza dan kantor Telkom Ketintang dari genangan.
“Saya sudah koordinasi dengan BBWS untuk penggunaan lahan sekitar tiga sampai empat rumah warga guna pembangunan pompa. Tujuannya agar air dari area Telkom dan rel kereta cepat dialirkan ke sungai,” jelas Eri.
Penataan sistem drainase ini juga mencakup pelebaran saluran di kawasan Prapen serta penguatan konektivitas antar-saluran. Tak hanya itu, Pemkot akan mengembangkan sistem pemantauan berbasis aplikasi digital agar pengelolaan aliran air lebih terukur dan berkelanjutan.
Eri menargetkan seluruh skema pengalihan aliran air ini dapat rampung pada Oktober 2026. Ia bahkan menegaskan akan melakukan evaluasi serius jika target tersebut tidak tercapai. “Kalau Oktober belum selesai dan banjir masih terjadi, akan ada evaluasi. Saya ingin sistem ini berjalan dengan perhitungan teknis matang,” tegasnya.
Untuk meningkatkan transparansi, Pemkot juga akan menyediakan peta digital catchment area yang bisa diakses masyarakat. Langkah ini diharapkan mendorong partisipasi publik dalam pengawasan sistem drainase kota.
Dalam sidak tersebut, Eri turut mengumpulkan camat dan lurah dari Kecamatan Gayungan, Jambangan, dan Wonocolo agar pengawasan proyek berjalan terpadu.
Sementara itu, Kepala Bidang Drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya, Adi Gunita, menjelaskan bahwa secara teknis akan dilakukan pengalihan besar aliran air untuk memecah beban dari hulu.
Ia menyebut, selama ini seluruh aliran dari kawasan barat, terutama dari area tol, bermuara ke saluran Avur Wonorejo sehingga menyebabkan beban berlebih di sisi timur.
“Masalahnya kompleks karena beban air dari barat semuanya mengalir ke timur. Ini yang kita pecah dengan membuat sodetan langsung ke arah selatan menuju Sungai Kebon Agung,” jelas Adi.
Dengan skema tersebut, volume air yang mengalir ke Prapen diperkirakan berkurang signifikan. Langkah ini dinilai penting mengingat kapasitas saluran di hilir semakin terbatas dan rawan meluap saat hujan deras.
Pemkot optimistis pembagian beban aliran air ini akan mengurangi genangan di sejumlah titik rawan seperti Ketintang, Karah, hingga Gayungsari. “Beban air tidak lagi menumpuk di satu titik. Kita bagi ke beberapa arah agar lebih terkendali dan efektif,” pungkasnya.