Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto : BPMI Setpres)
JAKARTA, 28 NOVEMBER 2025 –Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk memperkuat inklusi dan kesehatan keuangan sebagai pilar utama transformasi ekonomi nasional.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan Ratu Máxima, UN Secretary-General’s Special Advocate for Financial Health, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Airlangga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberi penekanan khusus pada percepatan kepemilikan rekening bank bagi seluruh rumah tangga Indonesia. Langkah ini dianggap penting agar akses keuangan semakin merata, sekaligus memastikan penyaluran berbagai bantuan pemerintah dapat berlangsung lebih tepat sasaran.
“Bapak Presiden menyoroti pentingnya mendorong 88,7 juta rumah tangga untuk memiliki rekening. Kebijakan ini akan meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan dan memperluas inklusi keuangan,” ujar Airlangga.
Selain memperluas akses, pemerintah juga fokus pada peningkatan literasi keuangan masyarakat. Meski tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 92,7 persen, tingkat literasi yang berada di angka 66,4 persen dinilai masih perlu ditingkatkan. Namun, capaian tersebut sudah berada di atas rata-rata negara OECD.
“Literasi kita 66,4 persen—ini sudah lebih tinggi dari rata-rata OECD. Jumlah pelajar yang memiliki rekening juga sudah mencapai 58 juta,” tambah Airlangga.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan arahan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam membangun ekosistem kesehatan keuangan nasional.
Salah satu usulannya adalah pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan atau Financial Health Council, sebagai penyempurna dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Menurut Airlangga, Presiden ingin agar dewan tersebut dapat mempercepat penyusunan kebijakan strategis, sekaligus memastikan implementasi yang lebih terarah.
Langkah ini turut diperkuat dengan rencana pengembangan open data keuangan, edukasi publik yang lebih masif, serta pemanfaatan digital ID untuk memperluas jangkauan layanan keuangan dan meningkatkan kepercayaan konsumen.
“Penggunaan data terbuka tidak hanya untuk perbankan, tetapi juga konsumen. Termasuk berbagi pengetahuan dan pendalaman di sektor asuransi melalui digital ID,” tutup Airlangga.
